Labuhanbatu Utara|Pilaradvokasi.com – Kelompok Tani Padang Halaban dan Sekitarnya (KTPHS) yang berdomisili di Kampung Baru Sidomukti, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara menolak keras atas ajakan Kepala Kepolisian Resort Labuhanbatu untuk melaksanakan buka puasa bersama di area konflik tanah antara KTPHS dengan PT. Smart Padang Halaban. Jum’at (7/3/2025).
Sudah ada penolakan keras dari Masyarakat Padang Halaban, tapi pihak Polres Labuhanbatu tetap mengadakan buka puasa bersama pada hari kamis 6 maret 2025 di kebun sawit area perbatasan antara tanah perkebunan PT. Smart Padang Halaban dengan tanah masyarakat KTPHS.
Wiwi Malpino selaku Wakil Ketua bidang idiologi dan politik Dpc Gmni Labuhanbatu yang juga aktif mendampingi masyarakat KTPHS menjelaskan bahwa tidak ada buka puasa bersama antara Kapolres Labuhanbatu dengan masyarakat KTPHS padang halaban.
“Tanggal 6 maret 2025 yang lalu, merupakan jadwal penggusuran tanah Kelompok Tani Padang Halaban dan Sekitarnya, tetapi berkat semangat dan perjuangan dari masyarakat, mahasiswa baik itu yang berada di Jakarta, medan hingga kawan – kawan yang berada di Labuhanbatu raya, akhirnya penggusuran tersebut batal dilakukan.” Ucap Wiwi
Lanjutnya, sebelum hari penggusuran itu tiba, pada tanggal 05 Maret 2025 sekira pukul 21:00 Wib, pihak Polres Labuhanbatu melalui Kapolsek Aek Natas datang ke posko perjuangan KTPHS untuk menyampaikan bahwa pelaksanaan eksekusi atau penggusuran ditunda sampai dengan waktu yang tidak diketahui dan pihak Kepolisian mengajak masyarakat KTPHS untuk melakukan buka puasa bersama dengan Kapolres Labuhanbatu, tapi ditolak keras oleh masyarakat KTPHS padang halaban.
“Sudah ada penolakan keras dari masyarakat tapi pihak polres labuhanbatu masih tetap berupaya agar kegiatan tersebut terlaksana, utusan dari Kapolres Labuhanbatu masih datang menjumpai masyarakat untuk kedua kalinya pada hari kamis 6 maret 2025 sekira pukul 12:00 Wib untuk memberikan undangan buka puasa bersama, masyarakat tetap menolak.” Ucap Wiwi
Para pengurus kelompok tani padang halaban terus menerus ditelpon oleh pihak kepolisian, resah dengan hal itu akhirnya masyarakat membuat vidio durasi 13 detik dengan narasi “Warga KTPHS menolak kedatangan kapolres labuhanbatu untuk buka puasa bersama dikampung baru sidomukti.”
Tidak sampai disitu pada sore harinya sekira pukul 16:00 Wib, utusan dari Kapolres Labuhanbatu kembali datang untuk ketiga kalinya dengan misi yang sama mengajak buka puasa bersama tapi masyarakat tetap konsisten menolak ajakan tersebut.
“Sudah ada penolakan berulang kali, pihak Polres Labuhanbatu tetap mendirikan tenda untuk buka puasa bersama di kebun sawit area perbatasan antara tanah perkebunan PT. Smart Padang Halaban dengan tanah masyarakat KTPHS. Sebelumnya Polres Labuhanbatu meminta izin agar tenda tersebut didirikan di area sekretariat KTPHS, tapi pengurus tidak mengizinkan.” Ucap Wiwi
Akhirnya sekira pukul 17:00 Wib, rombongan Kapolres Labuhanbatu, AKBP Bernhard L Malau, tiba di tanah konflik Desa Kampung Baru Sidomukti Padang Halaban, dan acara buka puasa bersama tetap dilaksanakan tanpa dihadiri masyarakat KTPHS padang halaban.
“Bisa kami pastikan tidak ada masyarakat KTPHS yang mengikuti acara buka puasa bersama tersebut, tapi sangat kami sayangkan diakun sosial media Polres Labuhanbatu muncul salah satu postingan dengan narasi “Menjaga kebersamaan di bulan suci, Kapolres Labuhanbatu gelar buka puasa bersama kelompok tani padang halaban”. Dalam postingan itu juga dituliskan bahwa masyarakat KTPHS hadir dalam kegiatan tersebut, ini sudah menjadi pembohongan publik.” Imbuh Wiwi
“Sebelumnya pihak Polres Labuhanbatu tampak sangat antusias untuk secepat mungkin mengeksekusi tanah padang halaban, tapi kenapa tiba – tiba mau mengajak buka puasa bersama tepat dihari eksekusi itu dijadwalkan? Dan sangat kurang etis yang mana kawan kawan di Jakarta, Medan masih terus semangat berjuang untuk kemerdekaan tanah padang halaban, tapi masyarakat KTPHS malah buka puasa bersama dengan Kapolres Labuhanbatu. Makanya masyarakat dengan tegas menolak kegiatan tersebut tapi sangat kita sayangkan banyak sekali berita diluaran sana yang menyebutkan bahwa masyarakat KTPHS ikut serta dalam kegiatan tersebut, menurut hemat kami ini menjadi strategi pecah belah yang sedang dimainkan Polres Labuhanbatu.” Tutup Wiwi
(Red)
