MEDAN|PILARADVOKASI.COM – Ratusan Massa Aksi yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Medan menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota Medan. Aksi demonstrasi dilakukan dalam rangka Evaluasi 100 hari Kepemimpinan Walikota Medan
Kepemimpinan seratus hari kerja Walikota Medan menuai sorotan dari Massa Aksi GMNI. Secara garis besar, GMNI Medan menilai 100 hari kepemimpinan Rico Zaky masih belum mampu menunjukkan perubahan signifikan dan masih jauh jika dibandingkan dengan janji-janjinya saat kampanye.
Ketua DPC GMNI Medan, Julpadli Simamora menyatakan Bahwa program prioritas walikota Medan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan walikota Medan dalam kepemimpinannya 100 hari kerja, sekaligus juga menjadi cerminan keberpihakan walikota Medan dalam membangun 5 (lima) tahun kedepan.
“Jika kita periksa, dunia pemerintahan di Indonesia dari tingkat pusat hingga daerah sudah berada dalam alam kapitalisme. Bisa kita lihat, kebijakan dan program yang di tetapkan jauh dari semangat kemakmuram dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dan, hampir keseluruhan dari penyelenggaraan pemerintahan masih berorientasi pada penumpukan modal dan keuntungan oknum dan kelompok yang berkuasa”. Ucapnya
Menurut Julpadli, Kota Medan dalam posisinya sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, mestinya Walikota Medan memberikan warna kerakyatan yang lebih jelas dari pada Walikota sebelumnya. Akan tetapi, kenyataannya tidak demikian. Pendidikan rakyat kota yang lebih cenderung Kapitalistik tidak bersumber dan bermuara pada nilai-nilai Pancasila, Program perioritas Walikota masih berbasis, bercorak dan berorientasi pada Mega proyek dan keuntungan semata, Rute pengentasan kemiskinan tidak tergambar pada kebijakan dan program termasuk pada 10 program prioritas , Tidak memiliki kerangka solusi yang konkrit terkait penanganan dan penyelesaian, banjir, kriminalitas dan Narkoba di Kota Medan, dan masalah lainnya.
Aksi demonstrasi yang berlangsung mulai dari siang hingga menjelang magrib, walikota Medan tidak berani menemui massa aksi GMNI.
“Iya, walikota tidak berani menemui massa aksi hanya asisten yang diutus, tapi kita sampaikan beberapa tuntutan kita kepada walikota diantaranya, meminta kepada walikota untuk revisi 10 program prioritasnya, juga meminta walikota agar menerbitkan Peraturan Walikota (Perwal) tentang percepatan pengentasan kemiskinan, dan membuat Roadmap rencana penyelesaian kemiskinan dan pengangguran di kota Medan, dan tuntutan lainnya”. Tegasnya
Lebih lanjut, Kosongnya kepemimpinan di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintahan Kota Medan dinilai sebagai cerminan ketidakmampuan Walikota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam mengoptimalkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di lingkup Pemerintahan Kota Medan.
Berdasarkan keadaan-keadaan yang ada, kita patut mencurigai bahwa walikota Medan tidak memiliki kapasitas yang mumpuni untuk mengurus Kota Medan, sebab dari semua kebijakan yang diambil cenderung menjadi lahan basah bagi kaum Kapitalis. Tutupnya.
Diketahui di Medan, hingga awal tahun 2025, angka kemiskinan masih berada pada 7,9 % atau berada pada angka kurang lebih 187.000 jiwa. Belum lagi tersedianya pengangguran yang mencapai 8,6 % dari total angkatan kerja. Mirisnya, angka pengangguran ini melebihi rata-rata angka pengangguran di Sumatera Utara yang mencapai 5,6 %. Dari angka yang tersaji, gerakan kerakyatan Pemko Medan tidak terlihat dan tidak terasa.
(Red)
